Regulasi

Saatnya Lebih Serius Implementasikan Bangunan Gedung Hijau

KonsPro (3/10), JAKARTA - SEJAK diberlakukan Pergub DKI Jakarta No. 38 Tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung Hijau pada April 2013, Jakarta baru memiliki  20 gedung bersertifikasi bangunan gedung hijau (green building), sementara Singapura diperkirakan sudah mencapai 1.500 gedung.

Kenyataan membuktikan masih rendahnya kesadaran di kalangan pengembang di Indonesia, khususnya di Jakarta terhadap aplikasi green building. Meski berarsitektur mewah, ibukota kita masih didominasi dengan gedung-gedung tertutup yang sangat boros menggunakan lampu dan AC (energi listrik). Padahal kalau desain arsitekturnya memenuhi kaidah-kaidah bangunan gedung hijau, maka sinar matahari dan angin dapat dimanfaatkan secara maksimal.

 

Pembatasan LTV Menguntungkan Konsumen

KonsPro (29/9), JAKARTA - DENGAN dikeluarkannya Surat Edaran, Bank Indonesia, No. 15/40/DKMP, tertanggal, 24 September 2013 yang ditujukan kepada semua Bank Umum di Indonesia, maka terjawab sudah kontroversi kebijakan pengetatan aturan rasio pinjaman terhadap nilai aset atau loan to value (LTV). Lalu siapa yang diuntungkan?

Surat Edaran tentang “Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, itu sekaligus menjawab berbagai informasi yang simpang siur.

 

Kemenpera Diminta Pertegas UU Rusun

Konspro (3/9), JAKARTA - KEMENTERIAN  Perumahan Rakyat (Kemenpera) diminta untuk mempertegas keberadaan Undang-Undang Rusun No. 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Perumahan Rakyat bersama dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

“Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Rusun yang baru karena di lapangan masih banyak pengembang yang mendasarkan perjanjian kepada Undang-Undang Rusun yang lama. Oleh karenanya, Kementerian Perumahan Rakyat harus mempertegas keberadaan Undang-Undang Rusun yang baru dengan cara menyurati para pengembang dan melakukan sosialisasi”, ujar Mulyadi.

 
 

HGB Rusun Sederhana: Perlu Regulasi Perpanjangan Sertifikat

KonsPro (15/4), JAKARTA - PEMERINTAH diminta segera mengeluarkan regulasi terkait teknis perpanjangan sertifikat hak guna bangunan rumah susun sederhana milik di atas tanah dengan status hak pengelolaan lahan.

Zulfi Syarif Koto, Ketua Housing and Urban Development (HUD) Institute, mengatakan tanah ya g statusnya HPL tadi pada umumnya adalah milik pemerintah pusat/daerah, BUMN, dan BUMD. Rusun di atas lahan tersebut biasanya berstatus HGByang harus diperpanjang setelah 30 tahun.

 

Pemerintah Serahkan 484 Revisi DIM RUU Tapera

KonsPro (10/4), JAKARTA - MENTERI  Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, hadir bersama dengan mitra kerja yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM,  serta Perum Perumnas melakukan pembahasan DIM (Daftar Isian Masalah) bersama dengan Pansus RUU Tapera (Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat) di ruang Rapat Pansus C, Gd. Nusantara II Lantai 3 DPR RI, Rabu (10/4).

 
 

halaman 2 dari 13

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial