Regulasi

Kemenpera Diminta Pertegas UU Rusun

Konspro (3/9), JAKARTA - KEMENTERIAN  Perumahan Rakyat (Kemenpera) diminta untuk mempertegas keberadaan Undang-Undang Rusun No. 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Perumahan Rakyat bersama dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

“Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Rusun yang baru karena di lapangan masih banyak pengembang yang mendasarkan perjanjian kepada Undang-Undang Rusun yang lama. Oleh karenanya, Kementerian Perumahan Rakyat harus mempertegas keberadaan Undang-Undang Rusun yang baru dengan cara menyurati para pengembang dan melakukan sosialisasi”, ujar Mulyadi.

 

HGB Rusun Sederhana: Perlu Regulasi Perpanjangan Sertifikat

KonsPro (15/4), JAKARTA - PEMERINTAH diminta segera mengeluarkan regulasi terkait teknis perpanjangan sertifikat hak guna bangunan rumah susun sederhana milik di atas tanah dengan status hak pengelolaan lahan.

Zulfi Syarif Koto, Ketua Housing and Urban Development (HUD) Institute, mengatakan tanah ya g statusnya HPL tadi pada umumnya adalah milik pemerintah pusat/daerah, BUMN, dan BUMD. Rusun di atas lahan tersebut biasanya berstatus HGByang harus diperpanjang setelah 30 tahun.

 

Pemerintah Serahkan 484 Revisi DIM RUU Tapera

KonsPro (10/4), JAKARTA - MENTERI  Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, hadir bersama dengan mitra kerja yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM,  serta Perum Perumnas melakukan pembahasan DIM (Daftar Isian Masalah) bersama dengan Pansus RUU Tapera (Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat) di ruang Rapat Pansus C, Gd. Nusantara II Lantai 3 DPR RI, Rabu (10/4).

 
 

Menpera Desak Pemprov DKI Jakarta Naikkan Koefisiensi Bangunan

KonsPro (1/3), JAKARTA - UNTUK  merangsang minat pengembang membangun rumah susun sewa dan rumah susun milik di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mendesak Pemerintah DKI Jakarta menaikkan koefisiensi luas bangunan dari semula 3,5 menjadi 6.

Menurut Menpera, hal ini dilakukan agar pembangunan rumah susun sewa dan rumah susun milik di Jakarta bisa lebih menarik bagi pengembang, sehingga pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan lebih cepat terealisir.

 

Kemenpera dan DPR Bahas RUU Tapera

KonsPro (28/2), JAKARTA - PEMERINTAH  dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, dan Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR RI melakukan pembahasan tentang Mekanisme Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Jakarta (28/2).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Tapera, Yoseph Umar Hadi dan hadir Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz serta Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan juga perwakilan dari K/L lainnya.

 
 

halaman 2 dari 12

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial