Indikasi Suap Izin Perumahan Disampaikan Ke KPK

KonsPro (27/02) JAKARTA -  INDIKASI tindak pidana suap tentang perizinan perumahan maupun permukiman disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana segera membuat nota kesepahaman untuk mengantisipasinya.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazzadin T. Sitepu dalam sebuah seminar tentang peranan daerah untuk pembangunan perumahan di Jakarta, pekan ini.

Menurut dia, temuan tersebut dituangkan dalam kajian oleh pihaknya, namun tak secara detil kapan kajian itu dilakukan. “Kami sudah menyampaikan hasil kajian itu ke KPK. Bahwa inilah [perizinan] sebagai masalah yang terjadi,” ujar Hazzadin.

“Pemerintah daerah seharusnya melihat perizinan bukan sebagai Pendapatan Asli Daerah, tetapi sebagai pengendalian.”

Menurut Hazzadin, masalah izin perumahan dan permukiman merupakan wewenang dari pemerintah daerah setelah adanya otonomi daerah. Oleh karena itu, paparnya, pemerintah daerah dihimbau membuat simpul-simpul perizinan tersebut lebih sederhana karena beratnya persyaratan untuk memperolehnya.

Dia menuturkan modus yang terjadi adalah terjadinya kontak di luar jam kantor antara pihak yang ingin memperoleh izin dan pejabat yang memiliki otoritas tersebut. Walaupun di sejumlah daerah sudah ada satu atap, papar Hazzadin, namun hanya digunakan untuk administrasi surat sehingga pihak pencari izin tetap menemui orang di dinas terkait di luar jam kerja.

“Secara kasat hasil penelitian itu ada di enam kota. Kami menginginkan ada nota kesepahaman antara Kemenpera-KPK. Tetapi KPK hanya akan menjadi pihak yang mengawasi jalannya dari nota kesepahaman,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghada mengatakan modus adanya ‘biaya siluman’ terjadi hampir di seluruh wilayah terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Dia mengungkapkan biaya itu dikeluarkan dari mulai untuk izin peruntukkan hingga izin membangun bangunan (IMB). Walaupun demikian, dia menuturkan, kini publik maupun pengembang sudah dapat mengakses tentang pemetaan tata ruang yang dimiliki Dinas Tata Kota di setiap wilayah secara online. Hal tersebut, sambung Ali, paling tidak mengurangi terjadinya praktik tumpang tindih penggunaan kawasan.

Ketua DPP REI Setyo Maharso sebelumnya mengatakan pemerintah dinilai membiarkan dan tidak melakukan upaya tegas terhadap adanya 'biaya siluman' terkait dengan perizinan tersebut.

"Ini karena belum adanya kejelasan regulasi. Kalau Kementerian Perumahan Rakyat bisa memperpendek simpul perizinan, maka hal itu dapat membantu," ujar Setyo. "Tetapi masalah biaya siluman ini sepertinya dibiarkan. Padahal negara harus tegas."

Dia memperkirakan 'biaya siluman' yang harus dikeluarkan oleh para pengembang untuk hunian masyarakat menengah ke bawah saja mencapai 20%-22% dari total produksi. Ongkos itu lebih kecil, sambungnya, jika pengembangan hunian itu dilakukan untuk masyarakat tingkat atas.

Setyo juga menegaskan bahwa biaya liar itu tak hanya terjadi pada persoalan perizinan namun juga di tingkat produksi. Dia mencontohkan ketika bahan baku didistribusikan ke sebuah lokasi pembangunan permukiman, maka biasa terjadi pemalakan. (bisnis.com)

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial